Pada Rabu pagi, Presiden Donald Trump meluncurkan Rencana Aksi AI yang telah lama dinantikan.
Laporan yang menguraikan tindakan kebijakan AI federal ini berfokus pada tiga bidang utama, atau pilar, yang dirancang untuk memastikan dominasi AI AS dan mendorong kemajuan ekonomi di dalam negeri.
Seperti yang diharapkan, rencana ini menarik kembali regulasi yang menargetkan perusahaan teknologi dan digambarkan sebagai ‘membebani’ serta ‘birokrasi yang menghambat’, mencakup banyak ketentuan tentang perluasan infrastruktur AI di dalam negeri, dan menyampaikan argumentasi untuk menetapkan teknologi AI AS sebagai standar global bagi negara-negara yang sehaluan, bukan negara pesaing seperti China.
Dokumen yang panjang dan luas ini akan menjadi bahan analisis mendalam selama beberapa hari ke depan, tetapi ada beberapa kebijakan utama yang langsung menonjol.
Trump Ingin AI ‘Anti-Woke’ dan Kontrol atas Regulasi AI di Negara Bagian
Dalam dokumen tersebut, Pemerintahan Trump merekomendasikan agar lembaga federal bekerja sama dengan perusahaan yang mengembangkan model bahasa besar (LLM) frontier untuk “memastikan bahwa sistem mereka objektif dan bebas dari bias ideologis dari atas ke bawah”, yang merupakan cara formal untuk menangani model AI yang dianggap terlalu condong ke arah liberal atau “woke.”
Pengumuman tersebut menetapkan, “Sistem AI harus bebas dari bias ideologis dan dirancang untuk mengejar kebenaran objektif daripada agenda rekayasa sosial ketika pengguna mencari informasi atau analisis yang faktual.”
Sebagai bagian dari percepatan pengembangan AI, rencana tersebut merekomendasikan agar Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) membatasi pendanaan federal untuk negara-negara bagian yang regulasinya “dapat menghambat efektivitas dari pendanaan atau penghargaan tersebut.”
Pusat Data Bisa Dibangun di Tanah Publik
Rencana aksi ini juga berfokus pada infrastruktur AI dan peningkatan produksi AI di AS. Ini mencakup pembangunan pusat data, mempermudah akses perizinan dengan menderegulasi standar lingkungan tertentu, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja seperti teknisi listrik dan teknisi HVAC (pemanas, ventilasi, dan pendingin udara).
Bagian ini juga mencakup rekomendasi yang cukup mengejutkan mengenai penggunaan tanah milik federal untuk pembangunan pusat data.
Trump Ingin Perketat Akses ke Teknologi AI AS
Salah satu pilar utama dalam rencana ini berfokus pada promosi teknologi AI Amerika di luar negeri. “Amerika Serikat harus memenuhi permintaan global terhadap AI dengan mengekspor seluruh tumpukan teknologi AI-nya—perangkat keras, model, perangkat lunak, aplikasi, dan standar—ke semua negara yang bersedia bergabung dalam aliansi AI Amerika,” bunyi laporan tersebut.
Laporan tersebut juga merekomendasikan Departemen Perdagangan (DOC), Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi (OSTP), dan Dewan Keamanan Nasional (NSC) untuk memperkuat pengawasan ekspor chip-chip bernilai tinggi guna memastikan chip tersebut tidak berakhir di “negara-negara yang menjadi perhatian.”
Di bagian lain, rencana ini merekomendasikan agar lembaga federal yang fokus pada tenaga kerja dan ekonomi domestik untuk “mengkaji dampak AI terhadap pasar tenaga kerja,” dan membangun program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak oleh penggantian pekerjaan akibat AI.
Topik yang sebelumnya jarang dibahas di dunia kebijakan kini juga mendapat perhatian: penilaian terhadap model AI yang terkadang bersifat subjektif dan tidak memadai. “Evaluasi yang ketat bisa menjadi alat penting dalam mendefinisikan dan mengukur keandalan serta performa AI di industri-industri yang diatur,” kata laporan itu. “Seiring waktu, para regulator harus menjajaki penggunaan evaluasi dalam penerapan hukum yang ada terhadap sistem AI.”
Masih banyak yang harus diurai di sini, dan masih perlu dilihat bagaimana mandat-mandat ini akan dijalankan. Nantikan liputan kami berikutnya tentang apa arti kebijakan ini bagi industri AI dan dampaknya yang lebih luas terhadap dunia.
