Keputusan mengejutkan platform media sosial TikTok untuk menangguhkan fitur siaran langsung (Live) di Indonesia telah memicu krisis ekonomi digital dadakan. Ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kreator konten kehilangan kanal penjualan utama mereka di tengah gelombang demonstrasi yang melanda negeri.
Penutupan fitur Live yang dimulai sejak Sabtu (30/8/2025) malam bertepatan dengan meningkatnya ketegangan sosial dan politik.
Juru bicara TikTok mengonfirmasi bahwa langkah ini merupakan tindakan sukarela sebagai bagian dari “pengamanan tambahan untuk menjaga platform tetap aman dan beradab” di tengah “meningkatnya kekerasan dalam aksi unjuk rasa.”
Namun, di balik alasan tersebut, dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat masif. Melansir dari Bloomberg Technoz, menurut data dari Momentum Works 2024, Indonesia adalah pasar terbesar kedua bagi TikTok Shop, menyumbang $6,19 miliar dari total Gross Merchandise Value (GMV) global.
Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 39% dari tahun sebelumnya, sebuah indikator jelas betapa vitalnya peran live shopping bagi perekonomian digital Indonesia.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperkirakan bahwa penutupan ini berpotensi menyebabkan penurunan penjualan hingga 40% bagi UMKM dan afiliator yang bergantung pada fitur tersebut.
“Empat dari sepuluh orang di Indonesia berbelanja melalui live shopping,” kata Huda melansir dari Selular.id, menunjukkan bahwa kerugian tidak hanya dirasakan oleh penjual, tetapi juga memengaruhi pola konsumsi masyarakat luas.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan tegas membantah keterlibatan pemerintah dalam keputusan tersebut.
Dalam sebuah konferensi pers di Istana Kepresidenan, ia menyatakan, “Kami melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan ini secara sukarela. Kami berharap ini tidak berlangsung lama.”
Meskipun demikian, bantahan ini tidak meredakan spekulasi publik. Sejumlah pihak, termasuk aktor Fedi Nuril, meragukan klaim inisiatif sukarela tersebut dan menuduh pemerintah berupaya membungkam ruang digital di tengah gejolak politik.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria juga memastikan penghentian sementara fitur TikTok Live bukan kebijakan pemerintah, melainkan langkah sukarela yang diambil platform asal Tiongkok tersebut.
Nezar menjelaskan, TikTok saat ini masih melakukan evaluasi setelah menemukan maraknya konten negatif yang beredar pascakerusuhan dua hari lalu.
“Itu murni keputusan TikTok, mereka sedang memantau konten yang melanggar pedoman komunitas,” kata Nezar usai rapat bersama Komisi I DPR RI, Selasa (02/09/2025).
Ia mengakui penutupan fitur live menimbulkan keresahan, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini memanfaatkannya. Namun, Nezar menekankan masih ada fitur lain di TikTok yang bisa digunakan untuk mendukung aktivitas usaha. Pemerintah, lanjutnya, akan terus berdialog dengan TikTok untuk memastikan keamanan fitur live bila kembali diaktifkan.
Namun, penonaktifan ini dinilai sebagai pembatasan akses informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia.
Penutupan fitur Live oleh TikTok tidak lepas dari konteks gejolak nasional yang lebih besar. Aksi unjuk rasa dipicu oleh beberapa isu, termasuk kenaikan tunjangan perumahan anggota dewan yang dianggap tidak sensitif dan insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online yang ditabrak kendaraan polisi.
Protes ini menyebar hingga ke berbagai kota, memicu kekerasan dan penjarahan, seperti yang terjadi di Makassar, Pekalongan, dan Cirebon.
Peristiwa ini juga memicu sorotan media internasional. Kantor berita Al Jazeera melaporkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bahkan membatalkan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok untuk fokus pada situasi dalam negeri.
Media asing juga menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia memanggil perwakilan platform seperti Meta dan TikTok, meminta mereka meningkatkan moderasi konten untuk membendung penyebaran disinformasi yang dituding memicu protes.
Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, dalam wawancara dengan Al Jazeera, menyebut bahwa pemerintah Indonesia tampak lebih tertarik “mengendalikan narasi dan protes” daripada mengatasi akar masalah yang memicu kemarahan publik.
Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa keputusan TikTok mungkin merupakan hasil dari tekanan tidak langsung dari pihak berwenang.
Hingga kini, nasib fitur Live TikTok di Indonesia masih belum jelas. Kebijakan ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang kebebasan berekspresi, peran platform digital dalam menjaga stabilitas, dan masa depan ekonomi digital yang sangat bergantung pada platform raksasa.
