Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i
Jakarta (Kemenag) — Pemerintah terus mendorong percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memperkuat pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga yang digelar di Ruang Rapat Utama Kemenko Bidang Pangan, Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (26/6/2025).
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang memimpin rapat menyampaikan bahwa hingga Juni 2025, telah terbentuk 1.861 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 5.566.648 orang.
“Rapat mengenai MBG yang diikuti banyak sekali kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga. Pertama, yang kita sampaikan dulu sampai hari ini, Juni, sudah ada 1.861 SPPG. Penerima manfaat 5.566.648 orang. Anggaran yang terserap baru 5 triliun sampai Juni,” ujar Zulkifli.
Ia menambahkan, target program MBG adalah menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir tahun. Oleh karena itu, tata kelola program melalui Peraturan Presiden (Perpres) menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan.
“Jelas arahan dari Bapak Presiden, melalui Mensesneg Prasetyo Hadi, kita disuruh percepat agar semakin banyak, semakin cepat, anak-anak kita yang menikmati MBG yang sangat diperlukan mereka untuk pertumbuhan atau gizi yang baik. Perpres mudah-mudahan minggu ini selesai,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan hingga Desember 2025 mencapai Rp121 triliun.
Wakil Menteri Agama Romo R. Muhammad Syafi’i dalam penjelasannya menyampaikan bahwa pesantren telah berkontribusi aktif dalam mendukung program MBG, khususnya dalam pengelolaan dapur.
“Kalau kita mau lihat di lapangan, sudah banyak istimewanya pesantren-pesantren yang dapurnya itu sudah kemudian di-up menjadi dapur MBG. Semuanya harus terlibat dan berperan serta menyukseskan program MBG ini,” ungkapnya.
Wamenag juga menekankan pentingnya kerja sama resmi antara Badan Gizi Nasional dan Kementerian Agama agar pelaksanaan MBG di lingkungan madrasah dan pesantren lebih terkoordinasi.
“BGN tidak bisa berjalan sendiri, harus melibatkan banyak pihak dalam artian kerja sama yang resmi dengan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama dengan MBG sampai saat ini belum ada membuat MoU sehingga kita melakukan peran aktif untuk percepatan pelaksanaan MBG di lingkungan Kementerian Agama,” jelasnya.
Menurut Wamenag, selama ini komunikasi dilakukan langsung antara BGN dan pesantren, tanpa koordinasi melalui Kemenag. Ia berharap ke depan ada langkah konkret dalam bentuk nota kesepahaman.
“Karena kita kan punya data di mana madrasah kita, di mana pesantren kita, di mana komunitas aparat kita yang kemudian bisa memberikan dukungan terhadap pelaksanaan makan bergizi di daerah-daerah,” pungkasnya.
Hadir dalam rapat Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dedi Prasetyo, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto, Direktur Utama PTPN Denaldy Mulino Mauna.
