Panasonic Holdings diketahui tengah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran kepada sejumlah para pekerjanya. Kabar ini tentu membuat kekhawatiran dan pertanyaan apakah hal tersebut juga akan terjadi di Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja yang terjadi di Indonesia. Ia juga menekankan kalau Indonesia masih menjadi salah satu pusat produksi utama bagi Panasonic di kawasan Asia Tenggara.
“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak di Panasonic Indonesia. Pabrik di Indonesia ini justru jadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang sangat kuat,” ujar Febri belum lama ini.
Seperti diketahui, industri elektronik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, terbukti dengan tingkat utilisasi yang hanya mencapai 50,64 persen pada triwulan I tahun 2025.
Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan periode sebelum pandemi Covid-19, ketika utilisasi mencapai 75,6 persen. Hal ini menjadi sinyal penting bagi para pelaku industri dan karyawan untuk terus beradaptasi dan melakukan transformasi teknologi agar tetap kompetitif.
“Persaingan global di sektor elektronik semakin ketat. Ini jadi peringatan bahwa transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional merupakan kunci untuk bertahan hidup,” tambahnya.
Di samping itu, pemerintah juga memiliki kepentingan untuk menaikkan utilisasi tersebut melalui perlindungan pasar domestik dari gempuran produk elektronik impor. Febri menambahkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan besar sebagai pasar domestik yang kuat.
“Menjaga investasi elektronika yang ada di Indonesia serta menarik investasi baru itu juga menjadi fokus pemerintah. Pasar dalam negeri Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di kawasan, dan pemerintah mendukung penuh penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” katanya.
Lebih lanjut, Febri menyebutkan jika Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi global. Oleh karenanya, menjaga stabilitas industri dan mendorong daya saing menjadi agenda prioritas pemerintah.
Sebagai langkah konkret, Kementerian Perindustrian terus meluncurkan berbagai program untuk meningkatkan produktivitas. Mulai dari pemberian insentif kepada perusahaan, pelatihan kompetensi karyawan hingga penyempurnaan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.
Sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif industri diharapkan dapat mengembalikan kinerja sektor elektronik sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.
“Kami sangat optimistis, dengan dukungan kebijakan yang tepat dan sinergi kuat antara pelaku industri dan pemerintah, sektor elektronik di Indonesia akan terus tumbuh dan berkontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional,” kata Febri.
Sebagai informasi, transformasi dan peningkatan produktivitas di sektor ini menjadi pondasi yang sangat penting untuk mengatasi tantangan persaingan global dan mengukuhkan posisi Indonesia di kancah ekonomi Asia Tenggara.
