Pemerintah Malaysia resmi menyepakati kerja sama perdagangan strategis dengan Amerika Serikat yang mencakup komitmen pembelian teknologi dan gas alam cair (LNG) senilai total hingga USD 150 miliar dalam lima tahun ke depan.
Langkah ini diambil untuk mengimbangi keputusan Washington yang menetapkan tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Malaysia mulai 8 Agustus 2025, lebih rendah dari ancaman tarif 25 persen sebelumnya.
Melansir dari Reuters, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, menjelaskan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil negosiasi intensif yang dilakukan selama beberapa pekan terakhir menyusul kebijakan proteksionis dari pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dalam perjanjian tersebut, Malaysia akan mengalokasikan belanja hingga USD 150 miliar (atau setara dengan Rp2.400 triliun) kepada perusahaan multinasional AS untuk mendukung sektor semikonduktor, kedirgantaraan, dan pusat data.
Selain itu, perusahaan energi negara Petroliam Nasional Berhad (Petronas) akan membeli LNG dari AS senilai USD 3,4 miliar setiap tahun. Malaysia juga akan menanamkan investasi lintas negara sebesar USD 70 miliar di AS dalam lima tahun mendatang sebagai upaya menyeimbangkan defisit neraca perdagangan bilateral.
Menurut data pemerintah AS, defisit perdagangan barang mereka dengan Malaysia mencapai USD 24,8 miliar sepanjang tahun 2024.
Konsesi Timbal Balik dan Keringanan Tarif
Sebagai imbal balik, Malaysia menyepakati sejumlah konsesi perdagangan, termasuk penghapusan atau penurunan tarif atas 98,4% produk impor dari AS.
Selain itu, Malaysia akan melonggarkan hambatan non-tarif dan mencabut ketentuan yang mewajibkan platform media sosial dan penyedia layanan cloud AS untuk menyetor sebagian pendapatannya ke dana negara Malaysia.
Tengku Zafrul juga mengungkap bahwa Malaysia telah mendapatkan pengecualian tarif atas produk farmasi dan semikonduktor yang diekspor ke AS. Namun, ia mewanti-wanti bahwa chip semikonduktor tetap berpotensi dikenakan tarif tambahan berdasarkan pertimbangan keamanan nasional AS.
“Kami harus terus bersiap terhadap potensi kebijakan tambahan terkait semikonduktor,” ujarnya di parlemen.
Meskipun Malaysia memberikan konsesi pada berbagai produk AS, pemerintah menegaskan tidak mengorbankan perlindungan terhadap industri strategis domestik. Pajak konsumsi untuk kendaraan, ketentuan kepemilikan lokal dalam sektor strategis, dan syarat perizinan ekspor AS tetap dipertahankan.
“Kami memiliki alasan tersendiri. Ini adalah kebijakan nasional untuk memastikan daya saing jangka panjang,” kata Zafrul.
Malaysia juga akan mempermudah proses sertifikasi halal untuk ekspor daging dari AS selama memenuhi standar yang berlaku. Adapun daftar produk yang mendapat pembebasan tarif meliputi 191 komoditas pertanian dan 1.347 produk industri dari AS, yang akan dirinci dalam pernyataan bersama kedua negara akhir pekan ini.
Malaysia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang berhasil menurunkan tarif AS. Indonesia, Thailand, Filipina, dan Kamboja juga disepakati akan dikenai tarif 19 persen, lebih rendah dari ancaman sebelumnya sebesar 25–40 persen.
Vietnam bahkan mencapai kesepakatan khusus dengan tarif 20 persen, sedangkan Brunei dikenai 25 persen dan Myanmar serta Laos dikenai tarif tertinggi 40 persen.
Ekonom Kenanga Investment Bank, Muhammad Saifuddin Sapuan, menilai bahwa kesepakatan ini memberikan waktu bernapas bagi Malaysia.
“Dampak jangka pendeknya bisa mengurangi tekanan ekonomi, meski efek menyeluruh masih bergantung pada dinamika rantai pasok global dan ketegangan dagang antara kekuatan besar,” ujarnya, seperti dilansir dari South China Morning Post.
Menurut Mohd Afzanizam Abdul Rashid, kepala ekonom Bank Muamalat, tarif 19 persen yang dikenakan AS berisiko mengurangi daya beli konsumen Amerika. “Hal ini bisa memperlambat momentum ekonomi AS dan berimbas pada pertumbuhan global,” tegasnya.
