Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (07/07/2025). Usulan ini diajukan di atas pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun, sehingga kebutuhan total membengkak menjadi Rp20,36 triliun.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat konektivitas digital di wilayah 3T, memastikan keberlanjutan Pusat Data Nasional (PDN), dan menggenjot pengembangan kecerdasan artifisial sebagai motor utama transformasi digital Indonesia.
Di tengah semangat inklusi digital, akselerasi akses internet di Papua menjadi sorotan utama. Infrastruktur telekomunikasi yang merata di seluruh pelosok nusantara tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga menutup kesenjangan informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Dengan tambahan anggaran ini, Kemkomdigi berencana membawa jaringan broadband hingga sudut paling terpencil di Tanah Papua, memastikan setiap anak muda dan pelaku bisnis lokal dapat terhubung dengan ekosistem digital di ibu kota maupun di luar negeri.
“Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, kami membutuhkan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026,” ujar Meutya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Jakarta, belum lama ini.
Pusat Data Nasional merupakan tulang punggung keamanan dan kedaulatan data digital Indonesia. Keberlanjutan PDN menjamin bahwa seluruh layanan pemerintahan dan data publik dikelola secara aman di dalam negeri, tanpa tergantung pada infrastruktur asing.
Dana yang dialokasikan akan memperkuat kapasitas server, meningkatkan sistem pendingin dan cadangan listrik, serta memperluas jangkauan jaringan seluler generasi terbaru untuk memaksimalkan performa pusat data pemerintah.
Di sektor kecerdasan artifisial, Kemkomdigi menempatkan AI sebagai fondasi revolusi industri 4.0. Program penelitian, pengembangan, dan penerapan AI di berbagai instansi pemerintah dan BUMN akan diperkuat, mulai dari laboratorium riset hingga pilot project di sektor pertanian, manufaktur, hingga layanan publik.
Akselerasi teknologi ini diharapkan membangun ekosistem yang mendorong talenta digital lokal, sekaligus mewujudkan visi “Transformasi digital bermakna menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia dalam rangka mewujudkan Asta Cita.”
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa tambahan anggaran ini krusial untuk mewujudkan Indonesia yang tidak tertinggal dalam kompetisi global. Keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan TA 2024 menjadi bukti pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Meutya berkomitmen mempertahankan capaian ini dengan mengimplementasikan seluruh rekomendasi BPK, meningkatkan pengendalian internal, serta memastikan belanja publik berjalan efektif dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Mudah-mudahan ini menjadi semangat untuk Kementerian Komdigi di bawah pimpinan kami dan juga Pak Wamen untuk terus maju,” ujarnya lagi.
Tidak hanya sekadar kewajiban fiskal, kontribusi Kementerian Komdigi terhadap penerimaan negara juga patut dicatat. Hingga kuartal I 2025, Kemkomdigi menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga terbesar dengan total penerimaan mencapai Rp8,66 triliun.
Angka ini menunjukkan peran strategis sektor digital dalam meningkatkan pendapatan negara, sekaligus mencerminkan tingginya minat masyarakat dan dunia usaha dalam memanfaatkan layanan telekomunikasi dan digital yang dikelola pemerintah.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk mengokohkan kedaulatan digital dan mewujudkan Asta Cita 2045.
