Wamenag Romo Muhammad Syafi’i
Jakarta (Kemenag) — Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan kesiapan Kementerian Agama dalam menghadapi potensi dampak konflik Iran-Israel terhadap stabilitas sosial dan keagamaan di dalam negeri. Hal ini disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) yang digelar di Ruang Nakula, Gedung A, Kemenko Polhukam, Kamis (26/6/2025).
Rapat yang diinisiasi oleh Kemenko Polhukam ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait perlunya langkah-langkah strategis untuk merespons konflik Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
Dalam forum tersebut, Wamenag menggarisbawahi bahwa konflik yang melibatkan Iran dan Israel bisa memicu polarisasi masyarakat Indonesia, terutama jika dibaca sebagai isu keagamaan.
“Isu ini sudah mengarah ke isu agama, dan sasarannya adalah ormas keagamaan, tokoh agama, serta pemuda. Maka Kemenag harus mengambil peran. Kami siap menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai tugas dan fungsi kami,” tegas Romo Syafi’i.
Ia juga mengapresiasi arahan Presiden yang melihat pentingnya pelibatan Kemenag dalam isu ini, terutama dalam mencegah penyebaran paham radikal.
“Masalah ini bisa membangkitkan kelompok-kelompok radikal jika tidak ditangani dengan pendekatan yang tepat. Karena itu, penanganan terhadap radikalisme dan terorisme harus dilakukan secara lembut,” jelasnya.
Romo Syafi’i menekankan bahwa pendekatan deradikalisasi harus bersifat dialogis dan merangkul, bukan konfrontatif. Menurutnya, penguatan moderasi beragama merupakan kunci dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia.
“Kita perlu hadir untuk mengakomodasi umat dan mendorong narasi kebangsaan yang damai dan inklusif, termasuk di ruang-ruang digital,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Menko Polhukam, Lodewijk Freidrich Paulus, dan diikuti oleh sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain: Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenag, Kemensos, Kemendikstetek, Kemenkomdig, BIN, BNPT, BSSN, KSP, Kantor Komunikasi Kepresidenan, Mabes TNI, dan Mabes Polri. (Amirul Ikhsan)
