Petugas haji tengah memeriksa kamar hotel jemaah haji Indonesia
Madinah (Kemenag) — Kementerian Agama menanggapi isu penempatan hotel jemaah haji Indonesia yang disebut dalam nota diplomatik Pemerintah Arab Saudi. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief menegaskan, penempatan hotel jemaah telah mengikuti ketentuan berdasarkan syarikah atau perusahaan layanan, dan isu yang muncul hanyalah dinamika teknis lapangan yang telah diselesaikan bersama.
“Mayoritas jemaah Indonesia menempati hotel sesuai dengan alokasi yang ditetapkan sejak dari Tanah Air, termasuk berdasarkan syarikah yang menangani mereka,” kata Hilman di Madinah, Jumat (20/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa penempatan hotel tahun ini memang sangat bergantung pada sistem pengelompokan syarikah. Tujuannya untuk menjamin kelancaran pergerakan jemaah ke Masyair, yakni Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
“Hotel-hotel jemaah dikontrak oleh syarikah dan pengisiannya juga dikendalikan oleh perusahaan layanan tersebut. Ini penting agar pergerakan jemaah saat puncak haji bisa berlangsung efisien dan tertib,” terang Hilman.
Namun demikian, Kemenag tidak menutup mata terhadap sejumlah kecil kasus jemaah yang berpindah hotel demi berkumpul dengan kloter utamanya, meski berasal dari syarikah berbeda.
“Kami temukan ada dua, lima, atau sepuluh jemaah yang pindah hotel, sebagian dengan izin, sebagian tanpa pemberitahuan kepada ketua kloter atau sektor,” ujarnya.
Kasus seperti ini, lanjut Hilman, tidak luput dari perhatian dan telah dibahas secara rutin dengan Kementerian Haji Arab Saudi dan para syarikah sebagai bagian dari evaluasi layanan.
“Ini memang menjadi salah satu catatan, tapi sudah kami tangani. Prinsip kami di Kementerian Agama adalah menyelesaikan masalah-masalah lapangan secara cepat dan tepat,” jelasnya.
Ia memastikan bahwa mayoritas jemaah menempati hotel dan jadwal penerbangan sesuai dengan sistem yang disepakati, dan segala dinamika yang terjadi sudah mendapat solusi atas dukungan dari otoritas Saudi.
“Alhamdulillah, dengan koordinasi yang baik bersama Kementerian Haji dan dukungan penuh dari Kerajaan Saudi, semua persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik, termasuk saat puncak ibadah haji,” pungkas Hilman.
