Department of Government Efficiency (DOGE) milik Elon Musk dilaporkan tengah memperluas penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) miliknya, Grok, dalam sistem pemerintahan federal Amerika Serikat. Langkah ini memicu kekhawatiran serius terkait konflik kepentingan, potensi pelanggaran hukum, serta risiko kebocoran data pribadi jutaan warga Amerika.
Tiga sumber yang mengetahui langsung aktivitas DOGE menyebutkan bahwa chatbot Grok digunakan untuk menganalisis data internal pemerintah. Salah satu sumber mengatakan, “Mereka mengajukan pertanyaan ke Grok, meminta laporan, dan meminta analisis data.” Chatbot tersebut diketahui merupakan versi khusus dari Grok, yang dikembangkan oleh perusahaan AI Musk, xAI, sejak 2023 melalui platform media sosialnya, X (sebelumnya Twitter).
Melansir dari Reuters, dua sumber lainnya mengungkapkan bahwa staf DOGE bahkan mendesak Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) untuk mulai menggunakan Grok, meskipun belum ada persetujuan resmi dari lembaga tersebut.
Para ahli etika pemerintahan dan teknologi memperingatkan, jika Grok digunakan untuk mengakses data sensitif pemerintah tanpa izin yang sah, hal itu bisa melanggar hukum keamanan nasional dan privasi.
Lebih jauh lagi, penggunaan data tersebut dapat memberikan keuntungan bisnis kepada Musk, baik dalam bentuk pelatihan Grok maupun akses terhadap informasi non-publik yang bernilai tinggi yang juga sebuah potensi konflik kepentingan serius.
“Ini salah satu ancaman privasi paling berbahaya yang pernah saya lihat,” ujar Albert Fox Cahn, Direktur Surveillance Technology Oversight Project, yang menyoroti risiko kebocoran data dari sistem pemerintah ke perusahaan swasta seperti xAI.
DOGE, yang diketuai Musk, telah dikenal karena langkah-langkah ekstremnya dalam memangkas birokrasi: termasuk memecat ribuan pegawai federal dan membongkar sistem data sensitif. Sekarang, mereka juga mencoba mempengaruhi lembaga untuk menggunakan alat milik pribadi Musk.
Menurut ahli etika pemerintahan Cary Coglianese dari Universitas Pennsylvania, DOGE bisa menciptakan “penampilan dari praktik curang untuk kepentingan pribadi” jika mendorong penggunaan Grok di lembaga pemerintah yang bekerja sama secara bisnis dengan Musk.
Hal ini bisa bertentangan langsung dengan undang-undang konflik kepentingan di AS, terutama jika Musk, meskipun hanya sebagai special government employee (pegawai pemerintah khusus), secara langsung mengambil keputusan yang bisa menguntungkan dirinya atau perusahaannya secara finansial.
“Ini tampak seperti DOGE memaksakan penggunaan produk demi keuntungan pribadi Musk, bukan demi kepentingan rakyat,” tegas Richard Painter, mantan penasihat etika Gedung Putih era Presiden George W. Bush.
Kebijakan AI internal DHS di era Biden sempat memperbolehkan penggunaan AI publik seperti ChatGPT dan Claude, tetapi hanya untuk data tidak sensitif. Namun pada Mei lalu, seluruh akses ke AI publik dihentikan setelah ditemukan indikasi penyalahgunaan untuk data rahasia.
Sumber Reuters menyebut, di tengah kebijakan ini, DOGE tetap mendorong penggunaan Grok di DHS. Belum jelas apakah dorongan ini diikuti oleh pegawai DHS atau tidak.
Yang mengejutkan, beberapa staf DOGE juga dilaporkan mencoba mengakses email pegawai DHS dan melatih AI untuk mendeteksi pegawai yang dianggap tidak “loyal” terhadap agenda politik Presiden Trump — tindakan yang bisa melanggar hukum perlindungan pegawai negeri sipil dari intervensi politik.
Sumber terpisah juga menyebut bahwa sejumlah pegawai Departemen Pertahanan diberitahu bahwa aktivitas komputer mereka sedang dipantau oleh sistem algoritmik — namun belum diketahui apakah Grok terlibat dalam pengawasan tersebut.
Pentagon menyanggah keterlibatan DOGE dalam pemantauan jaringan, tetapi tidak menjawab lebih lanjut mengenai keberadaan sistem baru tersebut.
Musk sebelumnya mengatakan bahwa ia hanya akan menghabiskan satu hingga dua hari per minggu untuk DOGE mulai Mei 2025. Sebagai pegawai pemerintah khusus, batas waktu yang diizinkan adalah 130 hari dalam setahun. Belum diketahui secara pasti kapan masa tugas itu berakhir.
Meski demikian, Musk menegaskan bahwa tim DOGE akan tetap melanjutkan misinya di dalam pemerintahan federal, yang disebutnya untuk memberantas pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dana negara.
Namun banyak pihak kini mempertanyakan: Apakah DOGE benar-benar beroperasi demi efisiensi, ataukah sebagai sarana memperluas kekuasaan dan pengaruh bisnis pribadi Elon Musk dalam sistem pemerintahan?
