Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi memperpanjang batas waktu bagi ByteDance, perusahaan induk asal China pemilik TikTok, untuk menjual operasi aplikasinya di Amerika Serikat hingga 17 September 2025. Ini adalah kali ketiga Trump memberikan kelonggaran sejak undang-undang yang mengatur penjualan tersebut mulai berlaku awal tahun ini.
Langkah ini diambil melalui perintah eksekutif yang diteken Trump pada Kamis, hanya beberapa jam sebelum tenggat sebelumnya berakhir.
Undang-undang yang disahkan pada 2024 mengharuskan TikTok untuk dijual atau ditutup di AS paling lambat 19 Januari 2025, kecuali jika terdapat kemajuan signifikan dalam proses penjualan. Namun, hingga kini, penjualan belum rampung, sementara pemerintah AS tetap membuka pintu negosiasi.
Trump menyatakan bahwa ia tidak ingin TikTok “menghilang dari Amerika”, apalagi setelah aplikasi ini terbukti ampuh menjangkau pemilih muda, salah satu basis penting dalam kemenangan pemilu 2024-nya.
Selain itu, Trump mengatakan ia optimis bahwa Presiden China Xi Jinping pada akhirnya akan menyetujui kesepakatan penjualan yang mempertahankan TikTok tetap aktif di pasar AS.
“Saya rasa Presiden Xi pada akhirnya akan menyetujuinya,” ujar Trump kepada wartawan dari atas pesawat kepresidenan, Air Force One, seperti yang juga dilansir dari Reuters.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut keputusan ini sebagai “tambahan waktu untuk mendapatkan kesepakatan terbaik”. Ia menambahkan bahwa keputusan presiden sudah melalui tinjauan hukum dari Departemen Kehakiman dan penasihat hukum Gedung Putih.
TikTok menyambut positif langkah Presiden Trump dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas “kepemimpinan dan dukungan” dalam memastikan aplikasi ini tetap tersedia bagi 170 juta pengguna di Amerika Serikat.
“Kami terus bekerja sama dengan Wakil Presiden JD Vance dan timnya untuk mencari solusi terbaik,” tulis TikTok dalam pernyataan resminya di situs mereka.
Sebuah kesepakatan sempat disusun pada musim semi lalu, yang mencakup pemisahan operasi TikTok di AS ke dalam entitas baru yang berbasis dan dikendalikan investor AS. Namun, rencana ini dibekukan setelah China menyatakan penolakannya, menyusul pengumuman Trump tentang tarif tambahan terhadap barang-barang asal China.
Sebagai bagian dari strategi negosiasi, Trump sempat menyatakan terbuka untuk mengurangi tarif dagang terhadap China sebagai imbal balik jika kesepakatan TikTok bisa diwujudkan. Ini menunjukkan bahwa TikTok kini menjadi salah satu pion penting dalam diplomasi ekonomi AS–Tiongkok.
Namun tidak semua pihak sepakat. Sejumlah anggota Kongres dari Partai Demokrat mempertanyakan legalitas perpanjangan tenggat waktu tersebut, menuding bahwa Trump telah melewati batas kewenangannya. Mereka juga skeptis bahwa kesepakatan yang sedang dibahas saat ini akan memenuhi standar hukum dan keamanan nasional.
Sementara itu, Mahkamah Agung AS telah mengukuhkan bahwa undang-undang yang mewajibkan penjualan atau penutupan TikTok sah secara konstitusional, menambah tekanan terhadap pemerintah untuk segera bertindak.
