Langkah mengejutkan datang dari Washington. Pemerintah Amerika Serikat resmi mengambil 10 persen saham di Intel, sebuah kebijakan yang jarang dilakukan terhadap perusahaan teknologi swasta.
Kesepakatan ini diumumkan pada Jumat (22/8/2025) oleh Presiden Donald Trump bersama Intel, dengan tujuan memperkuat kembali kapasitas manufaktur semikonduktor dalam negeri yang belakangan tertinggal dari kompetitor global seperti Samsung dan TSMC.
Kebijakan ini dilakukan melalui konversi dana $11,1 miliar dari CHIPS and Science Act menjadi ekuitas, sebuah langkah tidak biasa dalam sejarah ekonomi modern Amerika.
Kesepakatan Intel dan Gedung Putih
Dilansir dari techspot (22/08/25), dalam pengumuman bersama di Washington, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa kepemilikan saham pemerintah hanya bersifat pasif, artinya tanpa kursi di dewan direksi.
Namun, langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah bersedia turun tangan langsung untuk mengamankan produksi semikonduktor domestik.
Intel sendiri langsung merasakan dampaknya. Tak lama setelah kabar tersebut dirilis, saham perusahaan naik 6,6 persen di pasar. Investor menilai campur tangan pemerintah akan membantu Intel mempercepat riset dan pengembangan teknologi chip terbaru.
Intervensi yang Jarang Terjadi
Sejarah mencatat, intervensi pemerintah AS ke perusahaan swasta biasanya hanya muncul pada krisis besar, seperti penyelamatan bank dan produsen mobil saat krisis finansial 2008. Kini, meski bukan dalam kondisi resesi, pemerintah mengambil langkah serupa untuk tujuan strategis: menjamin kedaulatan teknologi nasional.
Intel memang berada di posisi kritis. Perusahaan ini adalah satu-satunya pemain asal AS yang mencoba memproduksi chip pada level proses paling canggih.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mereka tertinggal dari TSMC (Taiwan) dan Samsung (Korea Selatan). Proyek node 20A (kelas 2nm) bahkan baru saja dibatalkan karena masalah teknis, sementara masa depan 18A dan 14A juga masih belum jelas akibat rendahnya tingkat produksi.
Mengapa Intel Begitu Penting?
Semikonduktor bukan hanya soal ponsel dan komputer. Chip mutakhir menjadi fondasi bagi teknologi masa depan: kecerdasan buatan (AI), pertahanan militer, kendaraan listrik, hingga eksplorasi luar angkasa.
Trump menilai jika Intel jatuh semakin jauh dari kompetisi global, maka Amerika Serikat akan kehilangan kendali atas salah satu aset strategis abad ini. Oleh karena itu, kepemilikan saham pemerintah adalah bentuk jaminan bahwa riset dan manufaktur chip tetap berpusat di tanah air.
Meski muncul spekulasi, pejabat AS menegaskan bahwa pemerintah tidak berencana membeli saham TSMC atau Micron. Alasannya, kedua perusahaan sudah berkomitmen membangun fasilitas manufaktur di AS.
Namun, berbeda dengan Intel, TSMC masih menyimpan pabrik paling canggihnya di Taiwan, yang tetap menimbulkan kekhawatiran geopolitik.
Meski begitu, langkah terhadap Intel bisa menjadi preseden baru. Jika terbukti berhasil, bukan tidak mungkin perusahaan teknologi lain juga akan menerima suntikan dana serupa dalam bentuk ekuitas, bukan sekadar subsidi.
Fokus Tambahan pada Mineral Langka
Tak hanya di bidang manufaktur chip, Trump juga mempertimbangkan untuk mengarahkan $2 miliar dana CHIPS Act ke sektor mineral tanah jarang (rare earth minerals). Mineral ini sangat krusial dalam pembuatan semikonduktor, sementara lebih dari 70 persen pasokannya dikuasai oleh China.
Dengan memperkuat rantai pasokan dalam negeri, AS berupaya mengurangi ketergantungan impor sekaligus menegaskan kemandirian industri teknologi nasional. Strategi ini dianggap sebagai langkah ganda: bukan hanya menyelamatkan Intel, tetapi juga membangun ekosistem chip yang lebih tangguh.
Langkah pemerintah AS ini memiliki dua sisi. Dari perspektif positif, Intel memperoleh dukungan finansial yang memungkinkan mereka mempercepat pengembangan teknologi generasi baru. Dari sisi lain, pemerintah kini ikut menanggung risiko jika Intel gagal bangkit.
Bagi industri, hal ini menandai era baru hubungan pemerintah dan sektor swasta. Jika Intel berhasil, model ini bisa menjadi acuan bagi intervensi di perusahaan lain yang berperan strategis. Namun, jika gagal, kritik bahwa pemerintah terlalu jauh mencampuri urusan korporasi bisa semakin keras.
