Suasana di kantor pusat Microsoft memanas setelah sekelompok karyawan aktif, mantan karyawan, serta komunitas pendukung menggelar aksi protes besar-besaran pada Selasa (19/8/2025) yang lalu.
Aksi yang diberi nama “No Azure for Apartheid” ini menyoroti kerja sama Microsoft dengan militer Israel yang dinilai kontroversial, terutama karena menggunakan layanan cloud Azure dan teknologi kecerdasan buatan perusahaan.
Dilansir dari The Verge (20/08/25), sekitar 50 orang hadir sejak awal aksi dan mendirikan tenda di area East Campus Plaza Microsoft.
Dalam langkah simbolis, mereka mengganti nama lokasi itu menjadi “The Martyred Palestinian Children’s Plaza” atau Plaza Anak Palestina yang Gugur.
Baca juga: Ngeri! Microsoft Azure Jadi Alat Mata-Mata Utama Israel Pantau Palestina
Selain mendirikan tenda, para pengunjuk rasa memasang karya seni, kain kafan simbolis, serta instalasi bertuliskan “Stop Starving Gaza” sebagai bentuk solidaritas terhadap korban konflik di Palestina.
Tidak hanya itu, mereka juga mendirikan sebuah meja perundingan dengan papan bertuliskan ajakan bagi para eksekutif Microsoft dan segera mengakhiri kontrak perusahaan dengan militer Israel.
Menurut penyelenggara aksi, pendudukan ini tidak bersifat sementara. Mereka berencana bertahan di plaza tersebut hingga pihak keamanan perusahaan memaksa mereka keluar. Hal ini menandai eskalasi protes paling signifikan terhadap Microsoft dalam beberapa bulan terakhir.
Aksi Terbaru dari Rangkaian Panjang Protes di Microsoft
Protes kali ini bukan yang pertama. Beberapa bulan sebelumnya, tepat saat Microsoft merayakan ulang tahun ke-50 pada bulan April, dua insinyur kecerdasan buatan (AI) menginterupsi pidato CEO AI Microsoft, Mustafa Suleyman, dengan seruan untuk menghentikan kerja sama perusahaan dengan Israel.
Insiden serupa juga terjadi di acara lain pada hari yang sama, ketika CEO Microsoft Satya Nadella mendapat interupsi dari karyawan dengan tuntutan yang sama. Namun, respons perusahaan saat itu cukup keras, dua insinyur yang melakukan protes langsung dipecat.
Pemecatan ini justru memicu gelombang kritik baru dari karyawan lain yang menilai Microsoft melakukan tindakan represif terhadap suara kritis di dalam perusahaan. Sejak saat itu, protes demi protes semakin menguat, dan puncaknya terjadi dalam aksi pendudukan plaza kali ini.
Baca juga: GhostContainer, Backdoor Baru Targetkan Server Microsoft Exchange di Asia
Isu Etika: Teknologi, AI, dan Konflik Bersenjata
Protes bertajuk “No Azure for Apartheid” bukan hanya tentang kontrak bisnis semata, tetapi juga menyangkut isu etika yang lebih luas: penggunaan teknologi cloud dan AI dalam konflik bersenjata.
Banyak pihak menilai bahwa teknologi yang dikembangkan perusahaan besar seperti Microsoft seharusnya tidak digunakan untuk memperpanjang konflik, apalagi jika berpotensi menimbulkan korban sipil.
Para pengunjuk rasa menegaskan bahwa kerja sama ini berlawanan dengan nilai-nilai etika yang selama ini dikampanyekan Microsoft, termasuk komitmen mereka terhadap hak asasi manusia.
Aksi ini juga mencerminkan meningkatnya kesadaran global bahwa perusahaan teknologi tidak lagi bisa memisahkan diri dari tanggung jawab sosial.
Karyawan kini tidak hanya bekerja untuk gaji, tetapi juga ingin memastikan bahwa produk yang mereka kembangkan tidak disalahgunakan dalam situasi yang menimbulkan penderitaan.
Microsoft Masih Bungkam
Mengutip The Verge, hingga berita ini diturunkan, pihak Microsoft belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait aksi pendudukan di Redmond maupun tuntutan pengunjuk rasa.
Ketidakjelasan sikap ini justru memperbesar tekanan internal sekaligus eksternal terhadap perusahaan.
Apapun keputusannya, gelombang protes ini menandai titik penting dalam sejarah Microsoft, di mana loyalitas karyawan diuji oleh kebijakan perusahaan terkait etika penggunaan teknologi.
