Sebuah laporan investigatif terbaru mengungkap peran besar Microsoft dalam proyek pengawasan digital Israel terhadap jutaan warga Palestina.
Dengan memanfaatkan layanan cloud Microsoft Azure, militer Israel, khususnya Unit 8200 berhasil mengumpulkan dan menyimpan data rekaman panggilan telepon dalam jumlah masif setiap harinya dari wilayah Gaza dan Tepi Barat.
Dilansir dari The Guardian (06/08/25), proyek ambisius ini dimulai dari pertemuan rahasia pada akhir 2021, CEO Microsoft Satya Nadella bertemu dengan Komandan Unit 8200, Yossi Sariel.
Pertemuan itu berlangsung di markas besar Microsoft di dekat Seattle dan menjadi awal mula kerja sama yang membuka jalan bagi penyimpanan data intelijen militer Israel di server Azure.
Baca juga: Microsoft Pecat Karyawan yang Tolak Kerjasama dengan Israel!
Unit 8200, yang dikenal sebagai salah satu unit intelijen sinyal paling canggih di dunia yang setara dengan NSA milik Amerika Serikat, menghadapi keterbatasan kapasitas penyimpanan internal.
Mereka pun mengalihkan penyimpanan data audio dalam skala besar ke infrastruktur cloud Microsoft yang berada di Eropa, khususnya di Belanda dan Irlandia.
‘Sejuta Panggilan Per Jam’ di Simpan di Cloud
Dengan kekuatan komputasi dan penyimpanan Azure, sistem baru ini memungkinkan penyimpanan rekaman jutaan panggilan seluler setiap harinya. Proyek ini dijuluki “a million calls an hour” oleh para insinyur dan intelijen yang terlibat.
Sistem tersebut menjadi alat penting dalam operasi militer Israel. Intelijen menggunakan rekaman panggilan untuk menentukan target serangan udara dan menangkap individu yang dicurigai, bahkan dalam kondisi minim bukti.
Beberapa sumber menyatakan bahwa data panggilan yang tersimpan juga digunakan untuk menekan, memeras, atau menahan warga sipil Palestina.
Microsoft Klaim Tidak Tahu Detail Data yang Disimpan
Pihak Microsoft menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui secara spesifik isi data yang disimpan oleh militer Israel di server mereka.
Namun, bocoran dokumen internal Microsoft dan wawancara dengan beberapa karyawan menunjukkan bahwa Microsoft sadar bahwa proyek ini melibatkan penyimpanan data intelijen sensitif termasuk file audio dari percakapan telepon warga Palestina.
Keterlibatan Microsoft dalam pengawasan ini memicu kritik keras dari karyawan dan komunitas global. Dalam konferensi Microsoft Build 2025 di Seattle, para demonstran memprotes kemitraan tersebut dengan membentangkan spanduk “No Azure for Apartheid”.
Baca juga: FTC Selidiki Microsoft Terkait Potensi Pelanggaran Antitrust
Meski Microsoft mengklaim telah melakukan audit eksternal, hasilnya dianggap tidak memuaskan karena menyatakan tidak ditemukan bukti bahwa teknologi mereka digunakan untuk mencederai warga sipil.
Namun laporan investigatif ini menunjukkan bahwa data yang dikumpulkan telah digunakan untuk mendukung operasi militer yang menyebabkan puluhan ribu korban jiwa di Gaza.
AI dan Pengawasan Total: ‘Semua Orang Diawasi Sepanjang Waktu’
Sistem pengawasan ini bukan hanya menyasar target spesifik, tetapi juga menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring semua pesan teks dan percakapan guna mendeteksi kata-kata mencurigakan.
Salah satu program, yang disebut “noisy message”, secara otomatis memberikan peringkat risiko pada pesan berdasarkan kata kunci seperti senjata atau keinginan untuk mati.
Alih-alih hanya menyasar tersangka, Unit 8200 kini “melacak semua orang sepanjang waktu”, menurut salah satu sumber internal. Ini menandai pergeseran dari pengawasan tradisional ke pengawasan massal berbasis AI.
Penyimpanan 11.500 Terabyte Data di Azure
Data bocoran menyebutkan bahwa hingga Juli 2025, sekitar 11.500 TB data militer Israel tersimpan di Azure, setara dengan sekitar 200 juta jam audio.
Sebagian besar data ini diyakini berasal dari Unit 8200, meski tidak menutup kemungkinan ada kontribusi dari unit lain.
Sariel, yang menjadi arsitek utama sistem ini, sempat menulis buku tentang AI dengan nama samaran sebelum akhirnya proyek ini berjalan penuh pada 2022. Ia sempat menyatakan bahwa migrasi ke cloud adalah “solusi atas masalah Palestina.”
Namun, usai serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan hampir 1.200 warga Israel, proyek tersebut menuai kritik karena dinilai gagal mendeteksi ancaman. Sariel pun mundur dari jabatannya pada 2024.
Sumber foto: Microsoft Azure
