Microsoft, salah satu raksasa teknologi global, baru-baru ini mengambil langkah tegas dengan menghentikan penggunaan teknisi berbasis di Tiongkok untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan sistem komputasi awan milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat (DoD).
Keputusan ini muncul sebagai respons langsung terhadap laporan investigatif dari ProPublica yang mengungkap praktik internal Microsoft yang dinilai berisiko terhadap keamanan nasional AS.
Dikutip dari Techcrunch, Senin (21/7/2025), dalam laporan tersebut, terungkap bahwa Microsoft sempat mengandalkan teknisi asing dari Tiongkok untuk membantu pemeliharaan sistem cloud DoD.
Meski pekerjaan mereka diawasi oleh warga negara AS yang memiliki izin keamanan tinggi disebut sebagai “pengawal digital” ProPublica menyoroti bahwa banyak dari pengawal tersebut tidak memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk benar-benar memahami atau mengawasi pekerjaan para insinyur asing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi kebocoran data sensitif dan risiko spionase siber.
Menanggapi laporan tersebut, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan pernyataan keras melalui platform X, menegaskan bahwa insinyur asing dari negara mana pun, termasuk Tiongkok, tidak boleh diizinkan mengakses atau memelihara sistem DoD.
Pete juga mengumumkan peninjauan menyeluruh terhadap semua kontrak layanan cloud Pentagon selama dua minggu ke depan untuk memastikan tidak ada praktik serupa di tempat lain.
Sebagai tindak lanjut, Kepala Komunikasi Microsoft, Frank X. Shaw, menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan perubahan kebijakan secara signifikan. Shaw memastikan bahwa tidak ada lagi tim teknik berbasis di Tiongkok yang memberikan bantuan teknis untuk layanan cloud pemerintah AS, khususnya yang berkaitan dengan Departemen Pertahanan dan sistem terkait.
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen Microsoft dalam memperkuat sistem keamanan data dan mematuhi regulasi ketat pemerintah AS mengenai akses pihak asing ke sistem pertahanan nasional.
Keputusan ini juga memicu reaksi dari kalangan legislatif. Senator Republik Tom Cotton, Ketua Komite Intelijen Senat, mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan untuk meminta daftar lengkap kontraktor yang menggunakan personel Tiongkok dalam proyek-proyek DoD.
Selain itu, Tom menekankan bahwa Tiongkok merupakan salah satu ancaman paling agresif terhadap keamanan nasional AS, terutama dalam hal infiltrasi terhadap infrastruktur penting dan rantai pasokan teknologi.
Sejak 2011, perusahaan teknologi yang ingin menjual layanan cloud kepada pemerintah AS diwajibkan untuk memastikan bahwa personel yang menangani data federal memiliki otorisasi akses dan telah melalui pemeriksaan latar belakang yang ketat.
Dalam praktiknya, Microsoft sempat mengandalkan sistem outsourcing dengan pengawasan digital, namun laporan terbaru menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak cukup untuk menjamin keamanan data tingkat tinggi.
Langkah Microsoft ini menjadi titik balik penting dalam pengelolaan infrastruktur digital yang melibatkan data sensitif negara. Di tengah meningkatnya ancaman siber global, transparansi dan kontrol terhadap rantai pasokan teknologi menjadi semakin krusial.
Keputusan ini juga menandai pergeseran paradigma dalam industri cloud computing, di mana keamanan dan kedaulatan data kini menjadi prioritas utama, bukan sekadar efisiensi operasional.
Kalau kamu ingin saya bantu ubah isu ini jadi artikel opini, analisis kebijakan, atau konten blog yang lebih strategis, tinggal beri arahan saja. Kita bisa olah jadi narasi yang berdampak dan relevan untuk audiens digital.
