Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Balikpapan, Kaltim
Balikpapan (Kemenag) — Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (kunsfik) ke Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan kualitas pelayanan bagi calon jemaah haji pada tahun 2026 mendatang.
Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Sekretaris Dirjen PHU, Arfi Hatim, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhammad Zain, Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur dan Jajarannya.
“Kita menilai betapa pentingnya peran strategis asrama haji embarkasi Balikpapan sebagai sarana infrastruktur penunjang utama dalam penyelenggaraan ibadah haji,” kata ketua tim Kunker sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, di Balikpapan, Kamis (3/7/2025).
“Dalam rangka penguatan fungsi pengawasan, sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, kami hadir disini untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji berjalan baik, khususnya di Embarkasi Balikpapan yang memiliki cakupan wilayah cukup luas,” sambung Singgih Januratmoko.
Singgih Januratmoko menjelaskan bahwa embarkasi Balikpapan melayani calon jemaah haji dari empat Provinsi sekaligus, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dan pada tahun 2025 ini memberangkatkan sebanyak 5.708 orang atau 16 Kelompok Terbang (Kloter).
“Kami menilai betapa pentingnya peningkatan sarana dan prasarana di asrama haji untuk menjamin kenyamanan dan keamanan jamaah. Berangkat haji merupakan perjalanan spiritual yang memerlukan kesiapan fisik dan mental,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Menurut Singgih, gedung Asrama Haji bukan hanya sekadar tempat persinggahan bagi jemaah haji, tapi juga menjadi titik awal keberangkatan ibadah ketanah suci. Oleh karenanya, pelayanan, fasilitas, serta manajemen harus dikelola dengan optimal.
“Kami mendorong agar perbaikan-perbaikan harus terus dilakukan. Para mitra kerja seperti Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPH) untuk terus bersinergi lebih baik demi penyelenggaraan haji yang lebih baik kedepannya,” pinta Singgih.
Singgih berharap, kiranya penyelenggaraan ibadah haji akan terus membaik dari tahun ke tahun.
“Komitmen pemerintah jelas, seluruh rangkaian ibadah haji harus terlayani dengan baik, dari tahap awal hingga akhir. Komisi VIII DPR RI akan terus mengawasi dan memastikan agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat menjalankan tugasnya dengan profesional,” tandas Singgih Januratmoko.
